masukkan script iklan disini
Soppeng - Kebijakan merumahkan enam dari dua belas pegawai di Kawasan Wisata Alam (KWA) Citta, Kabupaten Soppeng, pasca lebaran 2025 menuai sorotan dan polemik di kalangan masyarakat dan pemerhati kebijakan publik. Enam pegawai dinyatakan tidak lagi aktif bekerja karena honor mereka dihentikan, sementara enam lainnya tetap bekerja karena telah terdata dalam database resmi.
Namun, situasi menjadi semakin pelik setelah dua dari enam pegawai yang telah dirumahkan, justru kembali dipekerjakan tanpa proses terbuka. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa keduanya ditunjuk langsung oleh Bupati Soppeng, tanpa ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan keresahan di antara pegawai lain, serta memicu spekulasi adanya intervensi kekuasaan dalam pengelolaan kawasan publik.
Salah satu dari pegawai yang kembali bekerja bahkan dikabarkan kerap membanggakan penunjukan langsung oleh bupati dan merasa memiliki kewenangan lebih untuk mengatur pegawai lain serta aktivitas KWA Citta. Sikap ini dinilai mengganggu suasana kerja dan menambah luka sosial di internal pegawai yang sudah terdampak kebijakan awal.
Pemerhati kebijakan publik dan Ketua Majelis Tinggi PERWIRA NUSANTARA (Perkumpulan Rumpun Wija Pemersatu Adat Nusantara), Arham MSi La Palellung menanggapi serius persoalan ini. Ia mengingatkan agar Bupati Soppeng tidak terlalu mengotak-atik KWA Citta secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan budaya.
“Citta itu bukan sekadar objek wisata biasa. Ia punya nilai historis dan budaya yang tinggi. Penanganannya harus arif dan bijaksana, bukan dengan pendekatan kekuasaan. Jangan karena beda pilihan di Pilkada lalu, lalu ada upaya pengerdilan melalui kebijakan semacam ini,” tegas La Palellung, melalui telepon selular, Rabu (30/04/2025) di Makassar.
La Palellung juga mengingatkan bahwa pihaknya sedang menelusuri dugaan intervensi lebih luas yang dilakukan terhadap pengelolaan KWA Citta maupun pegawai di bawahnya. Jika tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil, ia menyatakan siap membuka temuan-temuan lain ke publik.
“Saya akan turunkan data-data tambahan jika persoalan ini tidak ditanggapi dengan serius. Intervensi kekuasaan yang merusak tatanan adat dan nilai kebersamaan di KWA Citta harus dihentikan,” pungkasnya.
KWA Citta selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan wisata alam yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Soppeng. Karena itu, penanganan persoalan internalnya seharusnya ditempuh dengan pendekatan kultural dan musyawarah, bukan semata-mata keputusan sepihak.
(@fs)
