masukkan script iklan disini
Soppeng – Proyek Pembangunan Jembatan Salokaraja ruas Malaka–Mari-mari, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, senilai lebih dari Rp3 miliar kini menjadi sorotan publik. Dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan ini dinilai rawan penyimpangan dan membutuhkan pengawasan ketat, mengingat besarnya dana yang digunakan berasal dari uang rakyat.
Pantauan di lapangan menunjukkan, saat ini pekerjaan masih dalam tahap awal, yakni pengerukan. Namun, proyek yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian antarwilayah ini justru memunculkan kekhawatiran soal kualitas dan transparansi pengerjaannya.
Masyarakat mempertanyakan, apakah anggaran miliaran rupiah tersebut akan sebanding dengan mutu jembatan yang dihasilkan. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, mengingat sejumlah proyek infrastruktur sebelumnya kerap menuai kritik akibat lemahnya pengawasan dan minimnya keterbukaan informasi.
Ketua Tim Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang, mengingatkan agar proyek ini tidak dikerjakan secara asal-asalan. Ia menekankan pentingnya pengawasan sejak awal, termasuk melibatkan lembaga independen serta membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
"Ini bukan proyek kecil, dan ini uang rakyat. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, apalagi sampai ada indikasi markup atau pekerjaan asal jadi. Setiap tahapan harus transparan dan akuntabel," tegas Mahmud kepada wartawan.
Mahmud juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan proyek hingga selesai. Jika ditemukan kejanggalan, LHI siap membuka temuan tersebut ke hadapan publik.
Kritik serupa juga datang dari kelompok masyarakat sipil. Mereka mendorong agar pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah, tetapi juga melibatkan media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan unsur masyarakat lainnya guna menjamin integritas dan kualitas pembangunan.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Soppeng tidak semata-mata fokus pada penyelesaian proyek sesuai tenggat waktu, tetapi juga memastikan hasilnya benar-benar berkualitas dan memberikan manfaat jangka panjang. Jika pengerjaan dilakukan asal-asalan, maka yang akan menanggung dampaknya adalah rakyat itu sendiri.
(@f/tim)
