Soppeng, - Ketua Tim Monitoring dan Pelaporan Lembaga Investigasi dan Hukum (LHI), Mahmud Cambang, menggebrak dengan pernyataan tegas: seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Soppeng akan masuk dalam daftar pantauan ketat.
Mahmud tidak main-main. Ia menyebut, laporan yang akan disusun bukan sekadar formalitas, melainkan berisi temuan lengkap, mulai dari penggunaan anggaran hingga dugaan penyalahgunaan wewenang. "Jangan ada yang coba-coba bermain mata dengan dana desa. Semua akan kami buka, fakta apa adanya," ujarnya dengan nada tajam.
Menurutnya, banyak BUMDes yang selama ini berjalan tanpa transparansi, bahkan ada yang nyaris tak terdengar kiprahnya. “Kalau BUMDes sehat, tentu akan kami apresiasi. Tapi kalau ditemukan penyimpangan, jangan salahkan LHI jika kasus ini berlanjut ke ranah hukum,” tegas Mahmud.
Ia memastikan, laporan yang sedang disiapkan akan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas. “Kami bukan ancaman, kami ini peringatan. Kalau ada yang merasa terganggu, berarti dia sedang main kotor,” sindirnya.
Rencana Mahmud Cambang ini diprediksi akan membuat sejumlah pengelola BUMDes di Soppeng mulai was-was. Publik pun menunggu, apakah gebrakan ini benar-benar akan mengguncang “zona nyaman” para pengelola dana desa.
(Red)
